Menyoal Pidana Denda bagi Koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh ASRIANTO SULTAN

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar)


Pengantar

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi tersebut lebih diperkuat lagi dengan hadirnya lembaga baru yang khusus bertugas memberantas korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga KPK ini hadir untuk membantu lembaga kepolisian dan kejaksaan yang selama ini dianggap lamban dan memilki integritas yang rendah terkait pemberantasan korupsi, karena beberapa aparatnya pun akhirnya tersangkut dalam beberapa kasus korupsi. Selain itu untuk lebih memperkuat lagi, dihadirkan pula pengadilah khusus untuk mengadili para pelaku korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai strategi pemberantasan korupsi di atas, dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pidana dan menciptakan efek jera kepada para pelaku korupsi juga kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dan penciptaan efek jera ini dilakukan dengan mengancam para koruptor dengan pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan jangka waktu, dan denda yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengancam para pelaku korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 3 dapat dilihat bahwa ancaman bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jadi, dari Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat diketahui bahwa kepada para pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan jangka waktu yang relatif lama, dan denda yang cukup berat.

Setelah 10 tahun berlakunya Undang-Undang tersebut (2001-2011), hadirnya lembaga KPK, terlebih lagi hadirnya Pengadilan Tipikor, ternyata hasil yang diharapkan agar perilaku korup di negara ini menurun ternyata tidak tercapai. Malah perilaku korup semakin berjalan mundur dengan pembengkakan jumlah kasus korupsi.

Data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun. Data yang dirilis pada Agustus 2010 mendapati 176 kasus korupsi yang sedang ditangani baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada periode sebelumnya yaitu pada Agustus 2009 hanya didapatkan 86 kasus, jadi diperoleh peningkatan kasus korupsi dua kali lipat dari tahun sebelumnya. ICW juga mencatat jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun 2010 adalah 441 orang sedangkan sepanjang tahun 2009 sebelumnya, hanya 217 orang. Beberapa data ini menunjukkan bahwa tren korupsi di Indonesia semakin meningkat, berbagai strategi dan upaya pemberantasannya belum sepenuhnya efektif, dan lembaga KPK dapat dikatakan belum bekerja secara optimal.

Penyebab

Banyak faktor penyebab kenapa berbagai strategi di atas dinyatakan gagal dalam prosesnya. Faktor yang serupa jugalah yang menyebabkan mengapa jumlah perkara korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Faktor-faktor itu di antaranya adalah pertama, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan dampak perilaku korup terhadap kehidupannya sendiri, merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya korupsi. Seandainya tercipta pola pikir dan pandangan serta kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk korupsi pada perekonomian negara dan kehidupan sosial kemasyarakatan, maka peluang untuk pemberantasan korupsi akan lebih terbuka lebar. Hal yang masih termasuk dalam faktor ini adalah cara pandang masyarakat yang salah mengenai kekayaan. Oleh masyarakat, kekayaan adalah simbol status sosial pada era kapitalis dewasa ini, orang-orang berlomba untuk mengumpulkan kekayaan. Kekayaan seseorang telah disepadankan dengan kesuksesan dan keberhasilannya. Namun pada beberapa orang, mereka mengumpulkan kekayaan dengan cara yang salah, yaitu dengan melakukan korupsi.

Faktor kedua, adalah faktor penegakan hukum yang masih lemah. Mental aparat yang sangat rendah ditambah dengan ketidakprofesionalannya menyebabkan strategi pemberantasan korupsi berjalan compang camping, bahkan tak bergarak sama sekali. Tekad pemberantasan korupsi pada aparat penegak hukum tidak sepenuhnya dihayati dan menjadi sebuah kesatuan tujuan, sehingga seringkali terjadi ketidakselarasan penegakan hukum.

Faktor ketiga, adalah faktor regulasi yang tidak mendukung. Faktor Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang belum bisa diselaraskan dengan kenyataan di lapangan, membuka berbagai celah dan kelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akan selalu berada di bagian terbelakang dan tertinggal dari perkembangan zaman, namun tentunya hal tersebut dapat ditanggulangi dan dihindari sedemikian rupa dengan membuat regulasi peraturan perundang-undangan yang berusaha untuk mencakup hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa mendatang yang merupakan tugas dan tanggungjawab daripada para pembuat undang-undang. Selain itu, ketidaktegasan sanksi yang diancamkan kepada koruptor dalam regulasi-regulasi ini, membuatnya bagai macan bergigi dua, bila diterkam sakitnya hanya sebentar. Para koruptor yang terjerat dan terbukti telah melakukan korupsi benar akan dipidana dengan sanksi yang telah diatur dalam regulasi ini, namun karena ketidaktegasannya membuat penikmatan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan perbuatan korup ini lebih menggiurkan dibandingkan dengan pemidanaan yang singkat dan relatif lemah.

Pidana Denda dan Koruptor

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa strategi pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa yang salah satunya dengan mengancam dengan berbagai macam pidana kepada para pelaku korupsi dengan pidana yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku korup dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.

Tentu terdapat suatu persoalan yang menyebabkan hal ini terjadi. Jika ditengok dan diselidiki, ternyata penyebabnya itu tidak perlu jauh-jauh sampai pada mental masyarakat dan mental aparat, permasalahan itu terletak pada regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Persoalan regulasi yang dimaksudkan adalah pada ancaman pidananya, yang pada pembahasan kali ini dikhususkan pada pidana dendanya.

Carut marutnya pidana denda yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menunjukkan kelemahan dari strategi pemberantasan korupsi sekaligus membuka celah lebar masyarakat untuk melakukan korupsi. Kenapa bisa demikian, berikut di bawah ini terdapat dua contoh kasus yang akan memudahkan kita untuk mengerti persoalan ini.

Si A dan si B adalah sama-sama terdakwa kasus korupsi dan dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Si A didakwa telah melakukan korupsi sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), sedangkan si B sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Setelah rentetan persidangan, setelah pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dan pemeriksaan alat bukti lainnya, akhirnya Majelis Hakim dari kedua terdakwa tersebut memutuskan bahwa si A dan si B terbukti telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis bagi si A adalah pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan pidana minimum dari pasal tersebut. Vonis bagi si B adalah pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan pidana maksimum dari pasal tersebut.

Letak celahnya dapat kita lihat pada besaran pidana dendanya. Si A yang hanya melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) justru kemudian menanggung pidana denda 16 kali lipat lebih besar dari uang yang dikorupsinya yaitu sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bandingkan dengan si B yang melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang justru hanya menanggung pidana denda 25 kali lipat lebih kecil dari yang telah dikorupsinya yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dilema keadilan dan celah lebarnya dapat dilihat pada ketidakadilan antara jumlah yang dikorupsi dengan jumlah beban pidana denda, di satu pihak ada kemungkinan seorang terdakwa malah dirugikan sebagaimana yang terjadi pada si A (meskipun itu adalah konsekuensi dari perbuatannya), dan di pihak lainnya ada kemungkinan seorang terdakwa malah diuntungkan sebagaimana yang terjadi pada si B.

Celah penentuan pidana denda yang secara imperatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi ini telah membuka berbagai celah lainnya dan semakin memperlemah strategi pemberantasan korupsi yang ada. Seharusnya penentuan pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan mempertimbangkan terlebih dahulu besaran uang yang telah dikorupsi. Misalnya kita tetap mengambil contoh yang di atas, si A yang melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka apabila kewenangan besaran pidana denda itu telah diberikan seluas-luasnya kepada hakim pengadilan, maka hakim pengadilan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangannya seharusnya menghukum si A dengan pidana denda yang tidak terlampau banyak atau tetap pada kewajaran. Sama dengan hal tersebut, maka bagi si B yang telah melakukan korupsi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), maka hakim pengadilan seharusnya menghukum si B untuk membayar denda yang lebih banyak dari yang telah dikorupsinya. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka kemungkinan besar strategi pemberantasan korupsi akan berjalan efektif sebagaimana tujuannya yaitu untuk meminta pertanggungjawaban pidana dan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan kepada masyarakat.

Maka dari itu, menanggapi persoalan ini, saran untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasa merupakan salah satu jalan untuk melakukan perbaikan dan penguatan terhadap strategi pemberantasan korupsi.

Penutup

Salah satu persoalan utama yang menjadi penyebab kurang berhasilnya strategi pemberantasan korupsi yang ada selama ini terletak pada regulasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Regulasi yang dimaksudkan terletak pada besaran pidana denda yang telah ditentukan secara imperatif dalam undang-undang yang bersangkutan yang pada suatu keadaan menimbulkan kerugian yang sebesar-besarnya bagi pelaku korupsi dan pihak lainnya justru menguntungkan sebesar-besarnya bagi para pelaku korupsi. Seharusnya penentunan besaran pidana denda itu diserahkan seluas-luasnya kepada hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku korupsi tersebut. Dengan menerapkan hal tersebut, kemungkinan besar dan sebagai harapan tertinggi strategi pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif

Sumber-sumber

ICW Annual Report 2009 and 2010

1 Response to "Menyoal Pidana Denda bagi Koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

nomor 81 said :
22 Juni 2012 11.46
informasi yang menarik..:) terima kasih

Poskan Komentar